News Lalabata – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memberikan tambahan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara, anggota TNI, maupun personel Polri. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dan menyalurkan THR bagi seluruh aparatur negara.
Melalui pernyataan resmi, KPK THR ASN menegaskan bahwa aparatur negara sudah menerima hak mereka melalui kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk memberikan THR kepada ASN, TNI, atau Polri di wilayah masing-masing.
Baca Juga : Kapolri Ajak Dukung Prabowo Jaga Perdamaian Dunia
KPK juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pemerintah daerah memberikan tambahan THR di luar kebijakan pemerintah pusat, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, KPK mengingatkan seluruh pejabat daerah agar mematuhi aturan terkait pemberian tunjangan maupun fasilitas kepada aparatur negara. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Melalui penegasan KPK THR ASN, lembaga antikorupsi tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada program-program yang langsung berdampak bagi masyarakat. Anggaran daerah diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat.
KPK secara rutin mengingatkan instansi pemerintah untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, terutama menjelang momen penting seperti perayaan hari raya. Situasi tersebut sering kali memicu munculnya berbagai bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dengan adanya imbauan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memahami batasan kebijakan terkait pemberian THR kepada aparatur negara. Pemerintah pusat telah menyiapkan skema pemberian tunjangan tersebut melalui anggaran negara sehingga tidak diperlukan kebijakan tambahan dari daerah.
KPK juga mengajak seluruh aparatur negara untuk menjaga integritas serta mematuhi aturan yang berlaku. Melalui langkah tersebut, pengelolaan anggaran negara dan daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
