News Lalabata — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah pejabat terkait ke Istana Kertanegara, menyusul terkuaknya modus korupsi di PT Aneka Tambang (Antam) yang menyeret sejumlah nama pejabat perusahaan dan pihak swasta.
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai menandai langkah tegas pemerintahan baru dalam menata ulang tata kelola keuangan di BUMN strategis.
Baca Juga : Usulkan Menaker Yassierli, PKS Klaim Sudah Masuk Kabinet Prabowo
Menurut sumber di lingkaran kabinet, Prabowo meminta laporan menyeluruh terkait perkembangan kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai potensi kerugian negara dan aliran dana hasil kejahatan. Ia menekankan pentingnya pengawasan lintas kementerian agar kasus serupa tidak kembali terjadi di sektor pertambangan.
“Presiden ingin memastikan seluruh pihak bertanggung jawab atas pengawasan aset negara. Tak boleh ada kebocoran, sekecil apa pun,” ujar seorang pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut, Jumat (17/10/2025).
Modus Korupsi “1 Kg Logam Jadi 3 Gram Emas”
KPK sebelumnya mengungkap modus manipulasi hasil pengolahan logam mulia di Antam, di mana setiap 1 kilogram anoda logam yang diserahkan ke mitra pengolahan hanya dikembalikan dalam bentuk 3 gram emas murni. Padahal secara teknis, logam tersebut seharusnya menghasilkan puluhan gram emas.
Modus ini disebut melibatkan sejumlah pejabat Antam dan mitra kerja PT Loco Montrado, yang kini ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Selain menahan beberapa pejabat Antam, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp100 miliar dari pihak swasta yang diduga menjadi penampung dana hasil korupsi tersebut.
Purbaya Diminta Perkuat Sistem Keuangan dan Pengawasan
Dalam pertemuan di istana, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya untuk melakukan audit lintas kementerian terhadap proyek pengolahan logam dan distribusi hasil tambang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan fiskal dan pelaporan keuangan di BUMN berjalan transparan.
“Presiden tidak ingin kasus Antam menjadi pola yang berulang di BUMN lain. Sistem keuangan dan pengawasan internal harus segera diperkuat,” ungkap sumber di Kementerian Keuangan.
Selain audit internal, pemerintah juga berencana menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kementerian BUMN untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai pasok logam mulia di lingkungan Antam.
Implikasi Politik dan Penegakan Hukum
Pemanggilan Purbaya ini menandai keseriusan Prabowo untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas di tubuh pemerintahan. Di sisi lain, langkah KPK yang mulai menelusuri aliran dana ke pihak-pihak eksternal menandakan bahwa penyidikan kasus ini berpotensi meluas.
Pengamat hukum menilai, sikap cepat Prabowo dalam merespons isu korupsi Antam bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen antikorupsi pemerintah.
“Kasus Antam menjadi ujian pertama bagi pemerintahan baru. Jika diselesaikan dengan transparan, ini akan memperkuat posisi Prabowo di mata publik dan investor,” kata analis hukum Universitas Indonesia, Rudi Santosa.
Harapan Publik: Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Kasus Antam kini menjadi sorotan utama di sektor BUMN. Publik berharap penyelidikan berlangsung terbuka dan semua pihak yang terlibat—baik pejabat, pengusaha, maupun pihak kementerian—dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Pemerintah juga diharapkan menjadikan kasus ini momentum untuk melakukan reformasi tata kelola BUMN, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam dan logam mulia.
.jpg){kind=link}
