News Lalabata — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pertemuan nasional yang mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dari 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi di Indonesia. Agenda besar ini digelar di Jakarta pada Jumat (24/10/2025) dengan tujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan nasional.
Acara bertajuk “Penguatan Peran Sekretaris Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah” ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro serta sejumlah pejabat eselon I.
Baca Juga : Kolaborasi AMSI, AJI, LBH Pers, dan HukumOnline Perkuat Literasi Hukum Era AI
“Sekda memiliki peran vital sebagai motor penggerak birokrasi daerah. Maka, penting bagi seluruh Sekda untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat dan memastikan implementasinya berjalan efektif di daerah,” tegas Tito dalam sambutannya.
Bahas Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi antarlevel pemerintahan, khususnya dalam percepatan program prioritas nasional seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta transformasi digital pemerintahan daerah. Kemendagri menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kebijakan agar pembangunan berjalan selaras dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota.
Sekda diminta berperan aktif dalam menjaga stabilitas birokrasi, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta memperkuat sistem pengawasan internal. Tito menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program nasional di daerah sangat bergantung pada kapasitas dan integritas Sekda sebagai koordinator utama perangkat daerah.
“Sekda harus menjadi pengendali ritme birokrasi, memastikan semua OPD bergerak seirama dengan visi kepala daerah dan kebijakan nasional,” ujarnya.
Dorongan Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi
Dalam forum tersebut, Kemendagri juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di seluruh daerah. Pemerintah menargetkan agar seluruh kabupaten dan kota sudah mengadopsi sistem digital terpadu untuk pelayanan publik dan administrasi keuangan paling lambat pada 2026.
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menambahkan bahwa penguatan peran Sekda juga terkait dengan peningkatan efisiensi anggaran dan transparansi tata kelola.
“Era digital menuntut pemerintahan yang cepat, responsif, dan akuntabel. Sekda harus menjadi ujung tombak perubahan di daerahnya,” ujarnya.
Penguatan Kolaborasi Pusat dan Daerah
Selain membahas teknis pemerintahan, forum ini juga menjadi ajang berbagi praktik terbaik antar daerah. Beberapa Sekda dari provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berprestasi diberi kesempatan memaparkan inovasi dalam pelayanan publik, pengendalian inflasi daerah, hingga pengelolaan keuangan berbasis data digital.
Kemendagri berharap, kegiatan ini dapat mempererat koordinasi lintas daerah sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional di semua lini pemerintahan.
“Kami ingin semua daerah bergerak bersama, dengan semangat kolaboratif. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah,” pungkas Tito.
