News Lalabata – Petani di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kembali mengeluhkan ulah para tengkulak yang diduga memainkan harga gabah di tingkat petani. Praktik ini merugikan petani karena harga jual yang mereka terima jauh di bawah standar pemerintah, sementara Bulog dan pihak pengawas dinilai tidak hadir memberikan solusi nyata di lapangan.
Petani Tertekan Harga Rendah
Baca Juga : Kapolsek Pujananting Kunjungi Warga Kurang Mampu dan Sakit Selama 3 Tahun, Harap Ada Bantuan dari Dermawan
Dalam beberapa pekan terakhir, harga gabah kering panen (GKP) di Lalabata hanya berkisar antara Rp4.200 hingga Rp4.500 per kilogram. Padahal, berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2025, Bulog seharusnya menyerap gabah dengan harga minimal Rp5.000 per kilogram.
“Kalau tidak dijual ke tengkulak, gabah kami tidak laku. Bulog tidak pernah datang ke desa, akhirnya kami pasrah dijual murah,” ungkap Rahman, salah seorang petani di Lalabata.
Menurutnya, biaya produksi yang tinggi, mulai dari pupuk, pestisida, hingga sewa traktor, membuat harga jual yang rendah semakin memberatkan petani.
Bulog dan Pengawas Tak Tampak
Absennya Bulog dalam melakukan penyerapan gabah langsung dari petani menjadi sorotan utama. Idealnya, Bulog hadir di tengah panen raya untuk memastikan petani tidak ditekan harga oleh tengkulak.
Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Bulog lebih sering membeli dari pedagang besar atau mitra, bukan langsung dari petani. Akibatnya, peran tengkulak semakin dominan, sementara pengawas dari dinas terkait juga dinilai lemah.
“Bulog harusnya jadi penyangga harga, tapi faktanya mereka tidak ada di lapangan. Tengkulak bebas atur harga, petani selalu dirugikan,” ujar Ketua Kelompok Tani Lalabata.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Kondisi ini berdampak serius pada perekonomian lokal. Petani yang seharusnya menikmati hasil panen justru terjebak dalam lingkaran kerugian. Pendapatan menurun, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat.
Bahkan, sebagian petani mengaku harus berutang kepada tengkulak untuk modal tanam berikutnya, yang akhirnya membuat mereka semakin terikat dengan sistem ijon.
Akademisi Desak Regulasi Tegas
Akademisi dari Universitas Hasanuddin menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat peran Bulog di tingkat desa serta memperketat pengawasan rantai distribusi gabah.
“Jika tidak ada intervensi, petani akan terus jadi korban. Bulog wajib hadir di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu, regulasi pengendalian harga juga perlu ditegakkan agar permainan tengkulak bisa diminimalisir.
Pemerintah Daerah Diminta Turun Tangan
Pemerintah Kabupaten Soppeng didesak segera mengambil langkah konkret. Sejumlah kelompok tani meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog untuk membuka posko pembelian gabah di Lalabata.
“Kami tidak minta bantuan, kami hanya ingin harga yang layak. Pemerintah jangan tutup mata,” kata salah seorang petani.
Penutup
Kasus dugaan praktik merugikan petani oleh tengkulak di Lalabata menambah daftar panjang persoalan tata niaga pangan di Indonesia. Tanpa kehadiran nyata Bulog dan pengawas, petani dipaksa menerima harga rendah yang tidak sebanding dengan jerih payah mereka.
