Talud DPRD Bone Ambruk Usai Diperbaiki

News Lalabata – Talud DPRD Bone kembali menjadi sorotan publik setelah bangunan penahan tanah di depan Kantor DPRD Kabupaten Bone ambruk meski baru selesai diperbaiki. Peristiwa ini memicu kekecewaan masyarakat karena proyek bernilai Rp13,5 miliar tersebut seharusnya memberikan perlindungan jangka panjang, bukan justru menimbulkan masalah baru.

Warga sekitar lokasi menyaksikan langsung runtuhnya talud tersebut. Mereka menilai proyek perbaikan tidak menunjukkan kualitas yang sebanding dengan anggaran besar yang pemerintah kucurkan. Beberapa warga bahkan mempertanyakan proses pengerjaan dan pengawasan proyek karena talud tidak mampu bertahan meski belum genap sepekan.

Baca Juga : Kontraktor Gerak Cepat Kerjakan Talud yang Sempat Ambruk di Bone

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan dan aktivitas di sekitar kantor DPRD Bone. Talud yang berfungsi menahan tanah memiliki peran penting dalam mencegah longsor, terutama saat curah hujan meningkat. Kerusakan dini seperti ini berpotensi membahayakan lingkungan sekitar dan fasilitas publik.

Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana proyek, mulai dari perencanaan, kualitas material, hingga metode pengerjaan. Transparansi anggaran juga menjadi tuntutan agar kepercayaan publik kembali pulih.

Pihak berwenang perlu bergerak cepat untuk melakukan penanganan darurat. Pemerintah harus memastikan area sekitar aman sekaligus mencegah kerusakan lanjutan. Selain itu, audit teknis menjadi langkah penting guna memastikan proyek lanjutan berjalan sesuai standar konstruksi.

Kasus Talud DPRD Bone ini mencerminkan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap proyek infrastruktur. Anggaran besar tidak akan berarti tanpa kualitas dan tanggung jawab. Masyarakat berharap pemerintah daerah mampu menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar pembangunan ke depan benar-benar memberikan manfaat nyata.

Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, proyek infrastruktur seharusnya memperkuat kepercayaan publik, bukan menambah daftar masalah. Pemerintah daerah kini memegang tanggung jawab besar untuk membuktikan komitmen tersebut melalui tindakan nyata dan perbaikan yang menyeluruh.