News Lalabata – Polsek Mandai, Kabupaten Maros, kini tampil dengan wajah baru setelah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp3 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di balik transformasi itu, sejumlah aktivis menemukan dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran dan mendesak adanya audit transparan.
Transformasi Polsek Mandai
Baca Juga : 2 Perempuan Tewas Tertabrak Truk Tambang Galian C di Tanralili Maros
Kapolsek Mandai, [Nama Kapolsek], mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian Pemkab Maros yang mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pembenahan kantor polisi. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk renovasi gedung, penyediaan ruang pelayanan terpadu, hingga perbaikan fasilitas tahanan.
“Kami berharap dengan adanya pembenahan ini, masyarakat semakin nyaman saat mengurus layanan kepolisian. Transformasi ini merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Kapolsek.
Sorotan Aktivis Soal Anggaran
Meski perubahan fisik terlihat nyata, sejumlah aktivis di Maros menilai ada yang tidak wajar terkait alokasi dan penggunaan dana Rp3 miliar tersebut. Aktivis muda Maros, [Nama Aktivis], mengungkapkan bahwa detail pengeluaran anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami mendukung peningkatan fasilitas Polsek, tapi harus jelas anggarannya. Nilai Rp3 miliar sangat besar untuk satu unit kepolisian, sehingga wajar jika publik mempertanyakan transparansinya,” tegasnya.
Aktivis juga mendesak agar Pemkab dan Polsek membuka laporan penggunaan dana secara detail, mulai dari biaya renovasi bangunan, pengadaan peralatan, hingga belanja operasional.
Desakan Audit dan Transparansi
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai langkah audit independen perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Mereka mengingatkan bahwa dana publik harus digunakan secara akuntabel.
“Audit transparan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar perwakilan LSM lokal.
Respons Pemkab Maros
Pihak Pemkab Maros melalui Kepala Bagian Keuangan, [Nama Pejabat], menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran sudah sesuai mekanisme. Ia menyebut bahwa dana hibah untuk Polsek Mandai masuk dalam pos anggaran peningkatan sarana prasarana keamanan daerah.
“Kami pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika memang dibutuhkan, laporan anggaran akan kami buka kepada publik sesuai prosedur,” katanya.
Penutup
Transformasi Polsek Mandai dengan dana Rp3 miliar dari Pemkab Maros membawa wajah baru dalam pelayanan publik, namun sekaligus menimbulkan tanda tanya besar di kalangan aktivis dan masyarakat. Sorotan terhadap transparansi anggaran menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
